PT.Haris Global Cargo I Jasa Pengiriman Barang,Project cargo, Kirim Mobil dan Motor

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah atas persetujuan Panitia Anggaran DPR membatalkan rencana privatisasi beberapa BUMN pada tahun 2009 karena kondisi perekonomian. Akibatnya, target penghimpunan dana Rp 500 miliar untuk APBN batal terjadi.

Sebagai penggantinya, pemerintah harus menaikkan setoran dividen dari BUMN agar kebutuhan dana untuk menutup defisit tetap terpenuhi.

”Kami meminta agar pay out ratio (rasio antara laba yang diperoleh dan dividen yang diserahkan kepada pemegang saham, dalam hal ini pemerintah) dinaikkan. Untuk APBN 2010, kami akan memanggil bank-bank BUMN yang menyetorkan dividen kecil, padahal pemerintah menyetorkan dana besar untuk menutup kewajiban bank rekap, sisa beban krisis perbankan 1998,” ujar Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa di Jakarta, Kamis (30/7).

Di Surabaya, Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengatakan, sejak awal 2009, privatisasi diputuskan ditunda dulu karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan.

Menurut Said, Kementerian Negara BUMN sebenarnya sudah menyiapkan dua perusahaan untuk diprivatisasi atau diperluas kepemilikannya, yaitu PT Pembangunan Perumahan dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Alasannya, kedua BUMN itu yang paling siap diprivatisasi. Sebelumnya disebutkan, yang siap diprivatisasi adalah BTN, PT Krakatau Steel, dan PT Garuda Indonesia.

Privatisasi merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk menutup defisit APBN 2009. Target privatisasi tahun 2009 adalah Rp 500 miliar. Namun, hasil pembahasan APBN Perubahan 2009 antara pemerintah dan Panitia Anggaran DPR pada 16 Juli 2009 menunjukkan privatisasi dicoret dari rencana pembiayaan defisit.

Defisit APBN-P 2009 ditetapkan Rp 132,01 triliun. Dengan demikian, dana yang dihimpun pemerintah dari privatisasi bukanlah sumber utama menutup defisit. Sumber utama penutup defisit tetap dari penerbitan surat utang negara yang ditargetkan senilai Rp 102,091 triliun.

Direktur Utama PT BTN Iqbal Latanro menyanggah adanya pembatalan privatisasi BTN. Pihaknya masih dalam tahap persiapan untuk pelepasan saham perdana ke publik (IPO) yang direncanakan akhir tahun 2009. Proses yang sedang dilakukan meliputi audit, penghitungan aset, dan legal audit BTN.

Iqbal mengakui, pelaksanaan IPO BTN tergantung sepenuhnya pada keputusan pemegang saham, yakni pemerintah. Apabila kondisi tidak memungkinkan, IPO dapat ditunda.